NGABANG, LANDAK NEWS – Menyikapi musim kemarau panjang yang tengah melanda dan meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Polres Landak menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral di Ruang BKPM Polres Landak, Selasa (29/7/2025).
Kegiatan ini bertujuan menyatukan langkah strategis lintas instansi dalam kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan penanggulangan Karhutla di wilayah Kabupaten Landak dan Setelah rapat koordinasi, kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan langsung terhadap kesiapan peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki instansi terkait.
Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K. dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi semua pihak.
“Kita sudah memasuki musim kemarau panjang. Rapat ini menjadi momen untuk menyamakan persepsi dan strategi penanggulangan Karhutla. Jika ditemukan pelaku pembakaran lahan, penegakan hukum (Gakkum) harus ditegakkan. Kolaborasi semua stakeholder sangat diperlukan,” tegasnya.
Lanjut Kapolres Landak, AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K., menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor ini bukan hanya bersifat formalitas, namun menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan nyata di lapangan.
Ia menekankan pentingnya respon cepat, kesiapan personel, dan ketersediaan peralatan untuk meminimalisir dampak Karhutla.
“Kami berharap melalui rakor ini, semua pihak memiliki komitmen yang sama dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla. Langkah-langkah preventif harus lebih dikedepankan dibandingkan tindakan saat kebakaran sudah meluas. Terlebih, keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan,” ujar Kapolres
Dalam paparannya, Kabagops Polres Landak Kompol Imbang Sulistyono, S.H., M.H., menyebutkan adanya peningkatan signifikan titik panas (hotspot) di bulan Juli, mencapai 578 titik, yang mayoritas tersebar di Kecamatan Ngabang, Jelimpo, Mandor, Air Besar, Kuala Behe, Menyuke, Meranti dan Sebangki,
Beliau menekankan pentingnya pemantauan melalui aplikasi Lancang Kuning dan penyuluhan kepada masyarakat agar memahami aturan pembukaan lahan yang benar.
“Meskipun lahan yang dibakar kecil, tetap terpantau aplikasi. Kapolsek diminta aktif melakukan pengecekan dan memberikan himbauan. Kami juga mendorong perusahaan untuk ikut memasang banner peringatan di area rawan Karhutla,” tutur Kabag Ops.
Wakapolres Landak Kompol Syaiful Bahri, S.IP., M.Sos., menambahkan bahwa Kalimantan Barat kini termasuk dalam delapan provinsi rawan Karhutla.
“Kami akan bentuk Satgas dan meningkatkan kegiatan patroli. Kapolsek harus pantau hotspot setiap pagi, dan masyarakat wajib lapor sebelum membakar lahan, dengan didampingi 3 pilar,” jelasnya.
Kepala BPBD Landak, Herman Masnur, SE., MT., menjelaskan bahwa bantuan pemerintah kepada warga terdampak karhutla akan dilakukan jika status tanggap darurat diberlakukan.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan pelatihan kepada perusahaan dan memiliki Tim Reaksi Cepat sebanyak 14 orang.
Kasat Pol PP Wibersono L. Djait, S.Sos., turut menyampaikan bahwa meski hanya memiliki satu unit mobil damkar, pihaknya siap turun langsung.
“Kami juga lakukan animal rescue. Meski keterbatasan alat, personel kami siap bersinergi dengan instansi lain,” ujarnya.
Kasdim 1210/Landak Mayor Inf. Mino menyoroti dominasi faktor kesengajaan dalam kebakaran lahan. Ia mengajak perusahaan untuk ikut berkontribusi dalam menyediakan peralatan bagi pos terdepan seperti Polsek dan Koramil.
Perwakilan dari KPH Landak, Benediktus Aren, menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi sejak Januari dan aktif mendampingi kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di wilayah hutan lindung.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Yulianus Edo Natalaga, S.Hut., M.Sc. menegaskan bahwa pembukaan lahan hanya diperbolehkan untuk petani lokal. Namun, saat ini belum tersedia peralatan pemadam di kantor dinas.
Penulis : Heri Humas
