PONTIANAK, Landak News – Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menghadiri sekaligus memberikan arahan pada acara exit meeting bersama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalbar, bertempat di Ruang Ruai Telabang Kantor Gubernur Kalbar, Senin (22/92025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ria Norsan mengatakan bahwa pertemuan exit meeting tersebut dalam rangka membahas tentang hasil Pemeriksaan terkait Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan dan Belanja Daerah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, temuan dan rekomendasi untuk menyampaikan hasil dan mendorong perbaikan dan akuntabilitas kepada Pemerintah Provinsi Kalbar.
“Kepada OPD agar betul-betul mendalami sehingga kita bisa tahu posisi apa kelemahan kita selama ini. Jangan ada yang menunda, apalagi mengabaikan permintaan tim pemeriksa. Pemeriksaan ini bukan semata evaluasi, tetapi juga kesempatan bagi kita untuk membuktikan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” jelasnya.
Ia menekankan agar seluruh kepala OPD serta jajaran terhadap seluruh catatan BPK untuk segera ditindaklanjuti, bukan hanya sekadar dipenuhi sebagai kewajiban formal, tetapi benar-benar diinternalisasikan dalam tata kelola sehari-hari.
“Saya yakin, dengan kerja sama yang solid antara BPK dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kita mampu memperkuat pondasi pembangunan, menjaga integritas pengelolaan keuangan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.
Kembali Ria Norsan menekankan bahwa, pemeriksaan ini untuk membuktikan komitmen dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
“Saya tegaskan kepada para Kepala Perangkat Daerah agar bersikap proaktif, terbuka, dan kooperatif dalam memberikan data, dokumen, serta klasifikasi yang dibutuhkan sehingga dapat mempermudah bagi tim BPK yang ingin bekerja,” pungkasnya.
Dengan berjalannya pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki tata kelola keuangan. Sinergi antara Pemprov dan BPK diharapkan mampu menghasilkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Komitmen ini tidak hanya sebatas kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan yang optimal demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Barat. (*)
