Jakarta, Landak News – Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf mengatakan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen merupakan keniscayaan yang umum berlaku di banyak negara.
Menurut Dede, di beberapa negara, ambang batas parlemen berlaku dengan besaran bervariasi mulai 4 hingga 7 persen. Sebab, sistem itu bertujuan untuk mencegah partai di parlemen berlebih.
“Ambang batas parlemen adalah sebuah keniscayaan yang terjadi di seluruh dunia, kecuali Finland yang nol persen,” ujar Dede di kompleks parlemen, Selasa (3/2).
Dede memandang penghapusan ambang batas parlemen hanya akan membuat batas antara partai oposisi dan pendukung pemerintah tak jelas. Dia menyebutnya sebagai over empowering.
“Karena terlalu banyak apa namanya, fraksi-fraksi yang mungkin nanti tidak bisa kita lihat mana yang pendukung pemerintah, mana yang bukan pendukung pemerintah,” kata Dede.
“Karena terlalu banyak apa namanya, fraksi-fraksi yang mungkin nanti tidak bisa kita lihat mana yang pendukung pemerintah, mana yang bukan pendukung pemerintah,” kata Dede.
Dede mengatakan partainya belum menentukan sikap soal wacana untuk menghapus ambang batas parlemen. Dia bilang pihaknya akan mengikuti semua proses di Komisi II DPR lewat RUU Pemilu.
Namun, Dede berpendapat penghapusan ambang batas parlemen tidak menjamin suara hasil pemilu partai akan terserap. Menurut dia, faktor paling penting adalah meningkatkan partisipasi masyarakat di pemilu.
“Karena kuncinya bukan pada PT-nya. Karena kita juga pernah mengalami ya, ketika 2,5 persen saja 19 juta [suara] itu tahun 2009 terbuang,” katanya.
“Dan saya mewakili Demokrat dalam konteks ini belum bisa juga mengambil keputusan apapun karena sifatnya kita masih menguji dulu,” imbuh Dede.
Sumber: CNNI
