SURABAYA, LANDAK NEWS – Menjelang periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 H, Anggota Komisi XII sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dr. (H.C) Drs. Cornelis, M.H., bersama rombongan Komisi XII melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Provinsi Jawa Timur pada Rabu, (11/03/2026).
Kunjungan strategis ini bertujuan untuk memastikan kesiapan Kementerian ESDM RI, BPH Migas, PT PLN (Persero), dan PT Pertamina Patra Niaga dalam menjamin kecukupan pasokan, menjaga kualitas energi, serta memastikan distribusi BBM dan LPG subsidi tepat sasaran di momen Idulfitri tersebut.
“Kehadiran kami di Jawa Timur bukan hanya pengawasan rutinitas menjelang Lebaran, namun bentuk pengawalan ketat terhadap Program Unggulan Presiden. Bapak Presiden sangat menaruh perhatian agar masyarakat bisa mudik dengan tenang, listrik menyala terang, dan bahan bakar tersedia cukup tanpa kelangkaan,” ujar Cornelis di sela-sela pertemuan di Kantor PT PLN (Persero) UID Jawa Timur.
Tekanan terhadap sistem energi di Jawa Timur diproyeksikan melonjak drastis. Dengan populasi penduduk lebih dari 40 juta jiwa dan potensi kedatangan jutaan pemudik, keandalan kelistrikan menjadi sangat vital.
Jawa Timur merupakan penyangga utama dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) yang memiliki kapasitas terpasang lebih dari 40 GW secara nasional.
Terkait hal ini, Cornelis memberikan penekanan khusus kepada PT PLN (Persero).
“Jawa Timur menanggung beban kelistrikan yang besar karena merupakan salah satu titik tumpu sistem Jamali. Kalau kelistrikan di Jawa Timur goyah saat beban puncak arus mudik, dampaknya bisa meluas secara regional. PLN harus memastikan keandalan mesin pembangkit dan transmisi agar tidak ada blackout atau gangguan teknis sekecil apa pun,” tegasnya.
Di sektor hilir migas, posisi Jawa Timur sangat strategis karena berfungsi sebagai hub distribusi BBM, Avtur, dan LPG untuk wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara (Jatimbalinus), serta sebagian wilayah Indonesia Timur.
Meski memiliki fasilitas Integrated Terminal yang mumpuni, Komisi XII DPR RI menyoroti potensi risiko kelangkaan lokal akibat gangguan distribusi, lonjakan permintaan di luar proyeksi, hingga hambatan logistik di jalur mudik.
Selain aspek kuantitas, isu kualitas BBM dan pengawasan distribusi LPG 3 Kg menjadi fokus utama. Dalam kapasitasnya sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cornelis memberikan peringatan keras terkait kuota subsidi dalam APBN.
“Sebagai anggota Badan Anggaran, saya mengingatkan agar BPH Migas dan Pertamina menjaga kuota subsidi yang telah ditetapkan dalam APBN. Jangan sampai lonjakan konsumsi ini menjadi celah bagi penyimpangan distribusi. Subsidi BBM dan LPG 3 Kg itu mutlak harus tepat sasaran untuk rakyat kecil, sesuai dengan amanat Program Unggulan Presiden,” tambah Cornelis.
Kunjungan Kerja Spesifik ini diakhiri dengan rapat koordinasi intensif untuk mematangkan skenario mitigasi krisis energi selama Idul Fitri 1447 H, memastikan seluruh elemen dari hulu hingga hilir siap melayani masyarakat. (R)
