JAKARTA, Landak News – Anggota Komisi XII sekaligus Badan Anggaran DPR RI, Dr. (H.C) Drs. Cornelis, M.H menghadiri Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (12/5/2026) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Cornelis menyoroti tiga poin yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Salah satunya terkait penuntasan persoalan tambang ilegal dan konflik agraria.
“Persoalan pertambangan ilegal dan konflik agraria harus menjadi perhatian serius. Bertahun-tahun saya menghadapi persoalan ini. Oleh sebab itu, negara harus hadir melindungi masyarakat dan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil serta berpihak kepada rakyat,” kata Cornelis.
Sebagai mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode, Cornelis dikenal konsisten menyuarakan perlindungan hak masyarakat adat dan penyelesaian konflik agraria di daerah.
Poin kedua yang disorot ialah permintaan Puan kepada pemerintah untuk menambah kuota BBM serta LPG ke daerah. Langkah ini dinilai penting guna mencegah kelangkaan energi yang berdampak langsung pada nelayan dan pelaku UMKM.
Cornelis menyebut hal itu sejalan dengan desakannya selama ini. Ia menegaskan pemerataan distribusi energi harus menjangkau wilayah perbatasan, pedalaman, dan kawasan 3T.
“Mulai dari saat menjadi gubernur hingga sekarang menjadi anggota DPR RI, saya sudah puluhan tahun meminta penambahan kuota BBM beserta pembangunan storage di Kalimantan Barat, namun hingga kini belum terealisasi secara maksimal. Jangan sampai nelayan, petani, dan pelaku UMKM di daerah kembali kesulitan mendapatkan BBM maupun LPG,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah memastikan distribusi energi berjalan lancar dan tepat sasaran sampai ke daerah terpencil.
Selain itu, DPR bersama pemerintah akan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam masa sidang ini.
Menanggapi hal tersebut, Cornelis menekankan pembangunan nasional tidak cukup hanya tercermin pada angka pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, stabilitas energi dan keberpihakan terhadap ekonomi rakyat kecil menjadi kunci daya tahan nasional di tengah tekanan global.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan rakyat, bukan hanya terlihat di angka statistik. Yang paling penting adalah lapangan kerja tersedia, daya beli masyarakat terjaga, dan ketimpangan sosial dapat ditekan,” tegas Cornelis. (R)
