JAKARTA, LANDAK NEWS – Anggota DPR RI asal Kalimantan Barat, Cornelis, menekankan pentingnya mengedepankan aspek kemanusiaan dalam merespons dinamika politik global yang semakin memanas.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna ke-15 Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, Cornelis menilai bahwa di balik persaingan kekuatan global, terdapat dampak kemanusiaan yang harus menjadi perhatian utama.
“Dari eskalasi geopolitik saat ini, yang perlu kita lihat adalah masalah manusianya,” ujar Cornelis, merujuk pada dampak konflik dan penderitaan masyarakat akibat meningkatnya ketegangan militer di kawasan Asia Barat.
Pada kesempatan tersebut, pimpinan DPR RI juga menyampaikan duka cita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. DPR RI, kata Puan Maharani, turut menyampaikan simpati kepada masyarakat Iran sekaligus mendorong penghentian eskalasi konflik melalui jalur diplomasi.
“Kita harus mendorong upaya perdamaian melalui jalur diplomasi, karena yang paling dirugikan dari peperangan adalah kemanusiaan itu sendiri,” kata Puan.
Cornelis menilai ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak hanya sebatas persaingan geopolitik, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi global yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, konflik berkepanjangan dapat memicu kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok, serta memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Selain itu, Cornelis juga menegaskan pentingnya kemandirian energi nasional sebagai langkah strategis melindungi masyarakat dari ketidakpastian global.
Ia mendukung program swasembada energi yang dicanangkan pemerintah sebagai solusi jangka panjang menghadapi gejolak internasional.
Kehadiran Cornelis di kompleks parlemen sekaligus menandai dimulainya kembali aktivitas legislasi DPR RI setelah masa reses sejak Februari lalu. Ia menegaskan, setiap kebijakan yang dihasilkan DPR harus berorientasi pada kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.
“Setiap kebijakan harus bermuara pada keberpihakan terhadap nasib dan kesejahteraan manusia,” pungkasnya. (R)
