Jakarta, Landak News – Eskalasi konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat di kawasan Asia Barat memicu kekhawatiran global terkait potensi krisis energi dunia.
Anggota Komisi XII sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cornelis, mengingatkan bahwa jika konflik tersebut semakin memanas dan mengganggu jalur distribusi minyak dunia, dampaknya akan sangat terasa bagi perekonomian Indonesia.
Menurut Cornelis, ancaman terbesar muncul jika Iran benar-benar memblokir jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur utama distribusi energi global.
“Kalau perang berlanjut, pasokan minyak dunia pasti terhambat. Apalagi jika Iran sampai benar-benar memblokir Selat Hormuz, dampaknya untuk Indonesia akan sangat signifikan,” ujar Cornelis di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi terpenting di dunia. Sekitar 20 juta barel minyak per hari melintasi selat tersebut atau lebih dari 20 persen dari total konsumsi minyak global. Gangguan di kawasan ini dipastikan akan mempengaruhi stabilitas harga energi dunia.
Ketegangan geopolitik yang meningkat juga telah berdampak pada harga minyak mentah global. Berdasarkan data pasar pada awal Maret 2026, harga minyak acuan Brent crude oil sempat menembus kisaran US$80 hingga US$82 per barel.
Cornelis menilai kondisi ini menjadi ancaman serius bagi negara pengimpor bahan bakar seperti Indonesia. Ia juga menyoroti kerentanan struktural sektor energi nasional yang masih sangat bergantung pada impor minyak.
“Kita terancam kekurangan pasokan bahan bakar minyak (BBM). Persediaan minyak dari sumur-sumur kita di dalam negeri mayoritas sudah tua, sehingga hasil produksinya secara alami menurun dan tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan domestik yang terus meningkat,” jelasnya.
Apabila krisis pasokan energi benar-benar terjadi, Cornelis menegaskan dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor ekonomi.
“Dampaknya langsung terasa pada ekonomi kita secara menyeluruh. Ini mencakup sektor-sektor strategis seperti perkebunan, pertambangan, hingga melumpuhkan operasional angkutan umum, baik darat, laut, maupun udara,” tambahnya.
Melihat tingginya risiko dari ketergantungan terhadap impor energi fosil, Cornelis menilai agenda kemandirian energi yang tengah didorong pemerintah menjadi langkah yang sangat tepat.
Ia menegaskan bahwa visi swasembada energi yang tertuang dalam program pembangunan nasional harus dipercepat untuk menjaga ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
“Artinya, apa yang diagendakan oleh Presiden mengenai swasembada energi itu sangat relevan dan mendesak untuk direalisasikan di tengah kondisi global saat ini. Ini juga termasuk percepatan pengembangan dan pemanfaatan energi listrik untuk mengurangi ketergantungan kita pada BBM,” tutup Cornelis.
Saat ini pemerintah terus mendorong percepatan transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT), penerapan mandatori bahan bakar nabati seperti biodiesel dan bioetanol, serta pembangunan ekosistem kelistrikan nasional yang lebih luas guna melindungi perekonomian domestik dari guncangan global. (LN)
