JAKARTA, Landak News – Menjelang Hari Raya Idulfitri pada bulan Maret lalu, antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) sempat mewarnai sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Barat.
Titik antrean tersebut tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kota Pontianak, Kabupaten Landak, hingga beberapa daerah lainnya.
Menanggapi situasi kelangkaan tersebut, Anggota Komisi XII sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cornelis, langsung mengambil tindakan. Ia segera merespons dengan melakukan verifikasi di lapangan serta berkoordinasi secara intensif dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pertamina Pusat.
Langkah cepat tersebut membuahkan hasil. Hanya dalam kurun waktu dua hari, persoalan antrean BBM di Kalbar berhasil diselesaikan tepat sebelum perayaan Lebaran. Atas keberhasilan ini, Cornelis secara khusus menyampaikan apresiasinya terhadap dedikasi dan kerja keras Pertamina Pusat.
“Saya mengapresiasi Pertamina Pusat dan Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepolisian maupun instansi lainnya, dalam menangani antrean di beberapa daerah di Kalimantan Barat secara cepat, sehingga tuntas sebelum Lebaran,” tegas Cornelis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Migas, SKK Migas, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga di Senayan, Jakarta, pada Rabu (8/4/2026).
Di samping memberikan apresiasi, Cornelis juga menyoroti pentingnya infrastruktur jangka panjang. Ia menegaskan bahwa Kalimantan Barat sudah mendesak untuk memiliki fasilitas penyimpanan (storage) BBM yang baru. Ia menilai bahwa pasokan BBM tidak boleh lagi hanya terpusat di Terminal BBM Siantan, Pontianak.
Hal ini krusial agar distribusi energi ke daerah-daerah pelosok bisa lebih merata dan aman dari potensi kelangkaan di masa depan.
“Saya minta kuota BBM di Kalimantan Barat ditambah,” desak Cornelis.
Usulan penambahan kuota ini sejatinya bukanlah hal baru. Permintaan peningkatan stok BBM telah ia suarakan berulang kali sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur Kalbar dua periode (2008–2018), hingga kini duduk di kursi parlemen. Bahkan, pada RDP sebelumnya bersama BPH Migas pada 29 Januari lalu, Cornelis juga telah menekankan tuntutan yang sama, meskipun hingga saat ini langkah konkret dari pusat belum juga terealisasi. (R)
