JAKARTA, Landak News – Anggota Komisi XII sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cornelis, menyoroti pentingnya penguatan ketahanan energi nasional dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran menteri kabinet. Sidang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN harus menjadi instrumen negara untuk melindungi rakyat serta memperkuat fondasi pembangunan nasional di tengah situasi geopolitik dan geoekonomi global yang dinamis.
“APBN adalah alat perjuangan dan perlindungan rakyat, mengokohkan sendi-sendi negara, memastikan rakyat hidup sejahtera, serta menjadi pedoman perjalanan kita ke depan sesuai amanat UUD 1945,” ujar Presiden.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen dengan inflasi 1,5 sampai 3,5 persen. Sementara itu, asumsi nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada level Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Di sektor energi, pemerintah menetapkan asumsi Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) sebesar 70 hingga 95 dolar AS per barel. Target lifting minyak mentah dipatok 602–615 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 934–977 ribu barel setara minyak per hari.
Menanggapi hal tersebut, Cornelis menilai ketahanan energi harus menjadi perhatian serius pemerintah mengingat tingginya ketergantungan impor energi nasional.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM yang dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI pada April 2026, kebutuhan BBM nasional mencapai sekitar 1,33 juta barel per hari. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 635 ribu barel bensin dan hampir 698 ribu barel solar per hari.
Selain itu, impor bensin masih mencapai sekitar 59–60 persen dari kebutuhan nasional, sedangkan impor LPG telah menyentuh lebih dari 83 persen kebutuhan domestik pada awal 2026.
“Langkah mitigasi, penguatan kilang, diversifikasi sumber impor, dan optimalisasi produksi dalam negeri harus terus didorong,” kata Cornelis.
Ia menegaskan bahwa penguatan sektor energi merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga kekayaan nasional agar tidak terus dinikmati pihak asing. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
RAPBN 2027 juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,0–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen, serta peningkatan penciptaan lapangan kerja formal hingga 40,81 persen. (R)
