JAKARTA, LANDAK NEWS. ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., mendukung penguatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan menegaskan bahwa investasi tidak boleh hanya mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat, daerah, dan pembangunan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Cornelis setelah Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani, dengan agenda Pengantar Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (15/6/2026).
Menurut Cornelis, target investasi nasional yang ditetapkan pemerintah memang sangat besar. Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 % dan membutuhkan investasi lebih dari Rp13.000 triliun selama periode 2025 – 2029. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.041,3 triliun. Hingga Triwulan I Tahun 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp498,8 triliun.
“Target ini tentu tidak mudah. Oleh karena itu, upaya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam menjaga iklim investasi nasional patut didukung, termasuk melalui penguatan anggaran dan program-program strategis yang dijalankan,” ujar Cornelis.
Ia menilai, di bawah kepemimpinan Menteri Rosan P. Roeslani, pemerintah tidak hanya mengejar besarnya angka investasi yang masuk ke Indonesia, tetapi juga sangat selektif dalam memastikan kualitas investasi tersebut.
“Saya mengenal Menteri Rosan sejak kami bertemu dan berdiskusi di Amerika Serikat. Jadi, soal realisasi investasi ini bukan karena tidak adanya investor yang ingin masuk ke Indonesia. Justru Indonesia memiliki daya tarik investasi yang sangat besar. Karena pemikiran kami sama, bahwa investasi yang masif harus pula menjadi investasi yang berkualitas,” katanya.
Menurut Cornelis, investasi yang berkualitas adalah investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi, memperkuat perekonomian daerah, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.
Lebih lanjut, mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode itu menegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan model investasi yang hanya mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita tentu tidak menginginkan investasi yang hanya datang untuk mengambil kekayaan alam kita, tetapi tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah, bahkan pada akhirnya hanya meninggalkan kerusakan lingkungan dan persoalan sosial. Model investasi seperti itu tentu bukan investasi yang kita harapkan,” tegasnya.
Karena itu, Cornelis menyatakan sependapat dengan pandangan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM mengenai pentingnya membangun iklim investasi yang sehat dan berkualitas.
“Kita membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi, tetapi bukan untuk investasi yang mengambil kekayaan Indonesia tanpa meninggalkan manfaat. Kita menginginkan investasi yang tumbuh bersama masyarakat, memajukan daerah, menjaga lingkungan, dan memperkuat Indonesia,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Cornelis juga menyatakan bahwa usulan kebutuhan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2027 merupakan hal yang rasional. Menurutnya, target investasi nasional yang besar membutuhkan dukungan kelembagaan dan anggaran yang memadai.
“Usulan tersebut rasional karena tugas yang diemban Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sangat besar. Oleh karena itu, dukungan anggaran yang memadai merupakan investasi negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memastikan investasi yang masuk benar-benar berdampak bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah,” pungkasnya. (R)
