Jakarta, Landak News – Anggota DPR RI, Cornelis, mengatakan pemerintah perlu mencari sumber pemasukan lain agar keuangan negara lebih kuat.
Menurut Cornelis, saat ini uang negara masih terlalu bergantung pada pajak yang dibayar rakyat. Jika hanya mengandalkan pajak, kondisi keuangan negara bisa mudah terganggu saat ekonomi sedang tidak baik.
Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan pengeluaran negara naik cukup besar. Sampai Februari 2026, belanja negara mencapai Rp493,8 triliun, atau naik 41,9 persen dibanding sebelumnya.
Di sisi lain, pemasukan negara tidak semuanya naik. Pajak yang dibayar masyarakat naik menjadi Rp245,1 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru turun menjadi Rp68 triliun. Uang dari dividen perusahaan milik negara (BUMN) turun sangat tajam hingga 99,5 persen. Artinya, pemasukan negara dari perusahaan milik pemerintah hampir tidak ada.
Cornelis mengatakan kondisi ini menunjukkan negara masih sangat bergantung pada pajak rakyat. Cornelis menjelaskan, pajak sangat bergantung pada kondisi ekonomi. Jika usaha sedang sepi dan pendapatan masyarakat turun, maka pajak yang masuk ke negara juga ikut turun.
“Kalau ekonomi melambat, orang juga lebih sulit membayar pajak,” jelas Cornelis.
Karena itu, negara sebaiknya tidak hanya mengandalkan pajak saja. Jika pajak terus dinaikkan, ada risiko lain. Orang bisa mengurangi belanja, investasi bisa turun, dan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat.
Cornelis juga mengingatkan bahwa pajak harus dibuat dengan adil. Jika tidak, beban pajak bisa terasa berat bagi sebagian masyarakat. Hal ini bisa membuat kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin menjadi semakin lebar.
Karena itu, pemerintah diminta mengelola aset negara dengan lebih baik agar bisa menjadi sumber pendapatan tambahan. Cornelis memberi contoh beberapa negara yang berhasil mendapatkan banyak uang dari aset negara.
Di Singapura, pemerintah mengelola investasi negara melalui perusahaan seperti Temasek Holdings dan GIC. Hasil investasi ini menjadi pemasukan besar bagi negara.
Pada tahun 2026, hasil investasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp341 triliun. Sementara itu di Norwegia, pemerintah mengelola dana minyak melalui Government Pension Fund Global. Dana ini juga dipakai untuk membantu membiayai anggaran negara.
Pada 2026, dana yang dipakai dari investasi itu diperkirakan mencapai sekitar Rp678 triliun. Menurut Cornelis, di negara-negara itu aset negara bekerja untuk rakyat.
Indonesia sebenarnya juga memiliki rencana mengelola aset negara melalui lembaga bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Lembaga ini diharapkan bisa mengelola kekayaan perusahaan negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah.
Namun sampai Februari 2026, hasilnya belum terlihat jelas. Turunnya setoran dividen dari perusahaan negara menjadi tanda bahwa pengelolaan aset masih perlu diperbaiki. Cornelis berharap pemerintah mulai memperbaiki cara mengelola kekayaan negara. Menurutnya, negara tidak boleh terus-menerus bergantung pada pajak rakyat.
“Rakyat ingin melihat negara bisa hidup dari kekayaan yang dimiliki sendiri, bukan hanya terus menambah pajak,” papar Cornelis. (R)
