Ngabang, Landak News – Komitmen Anggota Komisi XII DPR RI, Dr. (H.C) Drs. Cornelis, M.H., dalam memperjuangkan pemerataan energi di Kalimantan Barat terus menunjukkan hasil nyata.
Melalui sinergi bersama PT PLN (Persero), pembangunan infrastruktur Listrik Desa (Lisdes) berbasis Energi Baru Terbarukan (ABT) tahun 2025 di Kabupaten Landak berhasil dilaksanakan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Program perluasan jaringan listrik tersebut merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional. Pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat menikmati aliran listrik dalam empat tahun ke depan sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Cornelis menegaskan bahwa pemerataan listrik bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan bentuk kehadiran negara bagi seluruh masyarakat hingga wilayah terpencil.
“Semua masyarakat harus merasakan listrik, tanpa terkecuali. Ini adalah program unggulan Presiden yang harus kita kawal di daerah agar target 2029 benar-benar terwujud,” tegasnya.
Berdasarkan sinkronisasi data kelistrikan antara PLN UP3 Mempawah dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), program Lisdes di Kabupaten Landak menyasar potensi 1.752 pelanggan yang tersebar di belasan desa.
Dalam pelaksanaannya, PLN membangun infrastruktur berskala besar meliputi 89,79 kilometer sirkuit jaringan tegangan menengah (JTM), 74,62 kilometer jaringan tegangan rendah (JTR), serta 29 unit gardu listrik dengan kapasitas total mencapai 2.150 kVA.
Pengawalan intensif dari DPR RI turut mendorong percepatan pembangunan. Sejumlah desa seperti Sumsum, Manggang, dan Ringo Lojok kini telah mencapai progres konstruksi 100 persen dan siap menikmati layanan listrik secara penuh.
Meski demikian, Cornelis juga menyoroti tantangan besar di tingkat provinsi. Berdasarkan Peta Jalan Kementerian ESDM, Provinsi Kalimantan Barat masih memiliki 664 lokasi desa dan dusun yang belum berlistrik menuju target nasional tahun 2029.
Pada tahun 2025, dari target 71 lokasi Lisdes di Kalbar, baru 24 lokasi yang rampung sepenuhnya. Kondisi tersebut juga terlihat di Kabupaten Landak, di mana pembangunan di beberapa desa seperti Sampuro masih berada pada progres 16,43 persen.
Menurut Cornelis, percepatan program listrik desa membutuhkan kerja bersama lintas kementerian agar berbagai hambatan teknis dapat segera diselesaikan.
“PLN tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri. Harus ada sinergi lintas kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum perlu membantu akses jalan yang rusak, sementara Kementerian Kehutanan harus mempercepat izin kawasan hutan. Jika hambatan ini dibongkar, saya sangat optimistis tahun 2029 Kalimantan Barat akan terang benderang,” ujarnya.
Bagi legislator senior asal Kalimantan Barat tersebut, akses listrik merupakan urat nadi pembangunan ekonomi pedesaan. Kehadiran energi diyakini mampu membuka peluang usaha, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mempercepat pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil.
Ia menegaskan, perjuangan menghadirkan listrik hingga pelosok bukan hanya target pembangunan, tetapi wujud nyata kedaulatan energi nasional yang harus dirasakan seluruh rakyat Indonesia. (R)
