Home / Kalbar

Jumat, 28 Juli 2017 - 16:08 WIB

Karolin Bersyukur PLKB Diambil Alih Pemerintah Pusat

Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa menerima secara simbolis bantuan alat teknologi tepat guna dari BKKBN melalui Gubernur Kalbar Cornelis. (Foto: One)

PONTIANAK, LANDAK NEWS – Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa berharap dengan diambil alihnya Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat akan membuat program-program di bidang kependudukan berjalan secara maksimal.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan penandatanganan berita acara serah terima PKB/PKLB Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak, Kamis.

“Berdasarkan hasil evaluasi dan pada saat pembahasan UU No. 23 tahun 2014 di komisi IX memberikan rekomendasi agar penyuluh KB itu ditarik kembali kepusat dan dapat dikontrol oleh pusat sehingga dapat memaksimalkan program-program di bidang kependudukan,” ungkap Karolin.

Baca juga  Stefanus Masiun Dilantik Sebagai Rektor Institut Teknologi Keling Kumang

Dia juga mengatakan latar belakang ditariknya masalah kepegawaian penyuluh KB itu karena selama ini ketika diserahkan kepada kabupaten/kota seringkali ditarik dari tugas awalnya sebagai tenaga penyuluh kemudian diperbantukan di tempat lain karena memang kondisi di Kabupaten/kota kekurangan tenaga pegawai sehingga jumlah tenaga penyuluh KB dari tahun ke tahun bukan bertambah, tapi malah semakin berkurang.

Selaku kepala daerah, karolin bersyukur bahwa pemerintah pusat mau mengambil alih tugas secara administratif atas PKB/PKLB tersebut sehingga dapat mengurangi beban bagi pemerintah daerah.

Baca juga  Gelar Apel Komandan Satuan Untuk Wujudkan Militansi, Profesionalisme Prajurit Dalam Mendukung Keberhasilan Tugas Pokok Kodam XII/Tanjungpura

“Sebagai kepala daerah tentu kita patut bersyukur bahwa pemerintah pusat mau mengambil alih tugas-tugas ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur. Memang dulu ketika diserahkan ya cuma diserahkan saja tetapi biayanya dan kemudian masalah kepegawaian lainnya tidak diserahkan secara khusus sehingg a seringkali kepala daerah menganggapnya sebagai beban tambahan bagi daerah mengingat keuangan di daerah sangat terbatas,” tuturnya. (ONE)

Share :

Baca Juga

Kalbar

Ini 10 Alasan Pilih Karolin-Gidot Jadi Gubernur dan Wagub Kalbar

Kalbar

JaDI Kalbar Sarankan Tunda Pilkada 2020

Kalbar

Pengembangan Keuangan Organisasi, RAPI Sekadau Buka Usaha Pencucian Kendaraan

Kalbar

Karolin-Gidot Dorong Kenaikan Gaji Guru Honor Di Kalbar

Kalbar

Cegah Gangguan Keamanan Polsek Mandor Laksanakan Patroli

Kalbar

Ginting : Kemungkinan Varian Baru dari Virus Sars Cov-2 di Sanggau

Kalbar

Rapat Kerja Komisi II DPR RI Bersama Menpan-RB dan BKN, Cornelis : Formasi CPNS 2021 Harus Sesuai Kebutuhan Daerah

Kalbar

Lantik Aron-Subandrio, Sutarmidji: Segera Konsolidasi Semuanya
error: Content is protected !!