LANDAK – Komisi B DPRD Kabupaten Landak gelar rapat dalam menindaklanjuti surat Kepala Desa Engkadu Kecamatan Ngabang, tentang keberadaan sistem pengelolaan pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) PT. Palma Bumi Lestari terkait kontribusi bagi pendapatan desa melalui Badan Umum Milik Desa (BUMDES).
Kegiatan tersebut bertempat di Ruang Sidang DPRD Landak yang dipimpin Ketua Komisi B Evi Juvenalis, dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Landak Oktapius dan Anggota Komisi B Minadinata, Muhidin, Yohanes Desianto, Agus Sudiono, Robin, F. Romy Ginting, serta Staf Ahli Bupati Landak Nikolaus, Kepala Desa Engkadu, Kadis PMPTSPTK, Kadis Koperasi UKM dan Perindag, Kadis PMPemdes, Kadis Perkebunan, Pimpinan Perusahaan PT. Palma Bumi Lestari, dan perwakilan masyarakat Desa Engkadu.
Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak menyampaikan persoalan yang terjadi saat ini, terutama terkait kontribusi perusahaan bagi pendapatan desa melalui Badan Umum Milik Desa (BUMDES) desa Engkadu, oleh sistem pengelolaan pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) PT. Palma Bumi Lestari yang saat ini beroperasi di wilayah desa Engkadu.
Ketua Komisi B Evi Juvenalis mengatakan bahwa untuk persoalan ini yaitu hanya miskomunikasi, sehingga banyak kesalahpahaman.
“Kesimpulannya adalah bahwa Komisi B DPRD Landak akan mengadakan pertemuan lanjutan setelah ini, dan menghadirkan kembali
Pemerintah maupun pihak terkait, agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik,” ucap Evi Juvenalis.
Sementara itu, Pimpinan Perusahaan PT. Palma Bumi Lestari Yanto juga menyampaikan bahwa pihak perusahaan akan menyelesaikan masalah yang terjadi sebisa mungkin.
“Kemudian ini akan kami bicarakan lagi untuk kedepannya, dan akan mengadakan pertemuan lagi untuk Minggu depan, agar masalah yang terjadi saat ini dapat diselesaikan dengan baik,” ungkap Yanto.
Penulis: MC DPRD LANDAK
