JAKARTA – Kasus Covid-19 di Indonesia saat ini cenderung melandai, namun pemerintah diingatkan kemungkinan terjadinya silent pandemi di daerah pedesaan terutama di luar Pulau Jawa-Bali , karena minimnya fasilitas kesehatan, serta kurangnya 3T (testing, tracing dan treatment).
Hal ini tentu saja bisa menjadi sumber kepanikan baru di masyarakat, karena ada masalah literasi fasilitas kesehatan dan keterjangkauan transportasi di wilayah tersebut, sehingga memungkinkan penyebaran Covid-19 tidak terdeteksi.
Penegasan tersebut disampaikan Pakar Kebijakan Bioteknologi dan Kesehatan IPMI Business School Sidrotun Naim, M.P.A., Ph.D, serta Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dalam diskusi Gelora Talks dengan tema ‘Waspada! Ancaman Covid-19 Merambah Pedesaan’ seperti dikutip dari kanal You Tube Gelora TV, Sabtu (14/8/2021).
Menurut Sidrotun Naim, yang dimaksud silent pandemi itu adalah ada pandemi, namun tidak kelihatan karena ketidaktahuan masyarakat maupun pemerintah daerahnya.
“Salah satu faktornya adalah kepadatan penduduknya kecil dibandingkan di Jawa ke luar Jawa-Bali, sehingga penanganannya sedikit lebih lambat,” kata Sidrotun.
Ahli virus lulusan Harvard University ini berpandangan penanganan Covid-19 di pedesaan Jawa-Bali saja dinilai masih kurang tertangani dengan baik karena minimnya faslitas kesehatan, apalagi di luar Jawa-Bali.
“Menurut saya di luar Jawa Bali ada potensi yang lebih besar terjadinya silent pandemi. Sebagai orang beriman kita berdoa agar hal itu tidak sampai buruk seperti di Eropa,” katanya.
Anis Matta menilai sebagai negara kepulauan dengan wilayah teritorial yang luas, maka populasi masyarakat yang hidup di perkotaan dan pedesaan tidak jauh berbeda. Karena itu, Covid-19 sudah melakukan penetrasi sampai ke pedesaan dan pelosok-pelosok yang sulit terjangkau.
“Virus ini kelihatannya tidak akan sampai ke desa. Mereka bercanda virus nggak bisa nyebrang, tapi kemudian setelah itu Madura meledak, maka kita mulai menyaksikan satu fenomena baru, virus Covid-19 masuk desa. Saya kira semua mengerti persoalan besar yang akan kita hadapi ketika terjadi ledakan,” kata Anis Matta.
Anis Matta berharap penyebaran Covid-19 di desa tidak menjadi sumber kepanikan baru bagi masyarakat dan tidak berujung pada ledakan sosial. Sehingga diperlukan langkah antisipasi lebih cepat, tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja, tapi perlu kolaborasi bersama-sama.
“Ini masalah bersama, karena itu penting sekali bagi kita keluar dari polemik pro pemerintah atau oposisi. Partai Gelora bukan dari pemerintah, juga bukan oposisi. Tapi kami yakin, masalah yang kita hadapi bersama ini akan terselesaikan bersama sama pula,” katanya.
Narasumber lain, Ahli Epidemiologi Lapangan, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dr. Yudhi Wibowo menambahkan, pemerintah harus konsisten saat menerapkan kebijakan dan diperlukan pertimbangan yang matang dalam implementasinya.
“Kita di lapangan sering mendengar curhatan dari tingkat RT hingga desa terkait penanganan pandemi Covid-19. Implementasi dari kebijakan pemerintah masih belum tegas dan konsisten, sehingga tingkat penularan dan kematian masih tinggi,” kata Yudhi.
Namun, Kasubbid Tracing Satgas Covid-19 dr Koesmedi Priharto Sp.OT M.Kes mengatakan, virus Corona (Covid-19) ini memiliki karakter berbeda dengan virus-virus lain seperti Flu Burung, Flu Babi atau Deman Berdarah. Sebab media penularannya berbeda, langsung dari manusia ke manusia, bukan dari hewan ke manusia.
“Sehingga ketika medianya diberantas, maka virus tersebut bisa dikendalikan, tetapi tidak demikian dengan Covid-19 ini, yang bisa bisa mengendalikan adalah prilaku manusianya sendiri,” kata Koesmedi.
Virus Covid-19 ini, lanjutnya, akan menempel kepada setiap orang yang bergerak melakukan mobilisasi kesana kemari. Eufikasi penularan Covid-19 ini lebih tinggi dari pemberian vaksin itu sendiri, apapun jenis vaksinnya.
Sehingga arahan Satgas Covid-19 adalah jika pun melakukan mobilisasi maka harus menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan).
“Kita harus sering mengingatkan masyarakat, karena msyarakat kita memang susah kalau diatur prilakunya, apalagi disuruh menutup mulut dan hidung yang biasa bernafas dengan bebas. Ini betul-betul kita tekankan ke masyarakat, bahwa itu semua terjadi akibat pergerakan manusia karena prilakunya yang tidak bagus,” tegasnya. (r)
