Advokat Yusril Ihza Mahendra mengaku kerap diserang secara pribadi saat menangani kasus Demokrat. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia – Advokat Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan perbedaan utama saat menangani kasus sengketa kepengurusan Partai Demokrat dengan partai lainnya adalah keberadaan serangan yang bersifat pribadi.
Diketahui, Yusril saat ini menjadi kuasa hukum dari empat mantan kader Partai Demokrat yang menggugat anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai berlambang Mercy itu ke Mahkamah Agung (MA).
“Dulu memang menangani kasus Golkar, PPP, tidak ada serangan-serangan terhadap pribadi saya. Walaupun waktu internal PBB serangannya banyak juga,” kata Yusril dalam wawancara Blak-blakan bersama detikcom, Rabu (13/10).
Diketahui, Yusril sempat dihadirkan sebagai ahli oleh PPP kubu Djan Faridz, yang bersengketa dengan PPP kubu Romahurmuziy, dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, 2016.
Selain itu, mantan Menteri Sekretaris Negara era SBY ini juga pernah menjadi kuasa hukum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie yang bersengketa dengan kubu Agung Laksono di pengadilan, 2015.
Ketika itu, kata Yusril, pihak yang berseberangan dengannya cukup mengerti bahwa ia hanya menjalani tugas sebagai advokat, bukan seorang politikus yang ikut-ikutan dalam kisruh internal partai.
“Kita minum kopi abis sidang, meskipun saat sidang kita berdebat. Tapi beda halnya dengan Demokrat sekarang, mereka menyerang pribadi,” ungkap dia, yang merupakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu.
Infografis Sejarah Demokrat Berdiri hingga Terbelah. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)
“Padahal saya menjalankan tugas sebagai advokat. Dan advokat itu profesi penegak hukum yang harusnya dihormati dalam negara hukum,” Yusril menambahkan.
Sementara, saat menangani perkara Partai Demokrat Yusril kerap mendapat serangan dan kecaman secara personal. Di antaranya, tudingan egomania, dibayar Rp100 miliar oleh pihak Moeldoko, hingga disebut sebagai begal politik.
Teranyar, politikus Partai Demokrat Benny K. Harman menuding dirinya menggunakan pendekatan totalitarian ala Adolf Hitler dalam gugatan AD/ART Demokrat ke MA.
Yusril menyebut seharusnya Benny tak perlu mengajarinya soal Hitler, karena dirinya berguru langsung dengan Profesor Osman Raliby, aktivis sekaligus pakar komunikasi di Indonesia yang sempat belajar langsung dari Joseph Goeebels, Menteri Propaganda Nazi.
“Jadi pak Osman orang Indonesia tapi anggota Hitlerjugend, anggota pemuda Hitler. Anak muda ya asal ikut-ikut saja begitu. Jadi beliau lah yang ngajar politik propaganda dan perang urat syaraf itu, saya dikasih buku-bukunya,” jelas Yusril.
“Setelah itu saya disuruh komentari, saya kritik habis. Saya kan mahasiswa filfsafat yang biasa terdidik, berfikir,” ujarnya menambahkan.
Kendati begitu, menurut Yusril, Profesor Osman juga berpesan agar Yusril tidak menggunakan ilmu-ilmu ala Joseph Goebbels tersebut. Sebab, ilmu-ilmu itu jahat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Terlepas dari itu, Yusril juga mengaku sempat didekati untuk menjadi kuasa hukum oleh pihak yang diduga dari Partai Demokrat.
“Ketemu saya langsung tidak, orang-orang itu apa betul diutus demokrat atau tidak saya juga enggak tahu, omong-omong aja,” akunya.
Soal tudingan dibayar Rp100 miliar dalam gugatan AD/ART ini, Yusril mengaku tak semahal itu.
“Ini kan bukan pertama kali saya tangani kisruh parpol. PPP saya pernah dulu, Golkar pernah tangani, dan ya mereka bayar, tapi tidak sampai puluhan miliar. Enggak ada seperti itu. Tidak mungkin semahal-mahal itu, apalagi sampai Rp100 miliar,” aku dia, tanpa merinci angka pastinya.
Terpisah, Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengaku pihaknya tengah menggaungkan perlawanan terhadap Yusril yang disebutnya telah melukai hati para kader lantaran ada di pihak yang merongrong partai.
“Pak Yusril nyemplung di situ dan mempersoalkan AD/ART partai Demokrat itu melukai hati kami semua. Jadi ini bentuk perlawanan. Pak Yusril harus sadar,” kata dia, Selasa (28/9). (dmi/DAL)
Sumber: CNNI
