VOA -Korea Utara melakukan uji coba peluncuran rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, atau SLBM, pada Selasa, 19 Oktober. Uji coba itu dilakukan hanya sebulan setelah Korea Selatan melakukan peluncuran SLBM-nya sendiri.
Kekhawatiran akan perlombaan senjata di Semenanjung Korea meningkat pada Selasa (19/10). Korea Utara melakukan uji senjata utama kedelapan tahun ini. Kali ini dengan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, atau SLBM (Submarine-Launched Ballistic Missile). SLBM itu akan menambah komponen yang tidak bisa diramal ke dalam persenjataan Korea Utara. Rudal itu lebih mudah dipindah-pindahkan dan lebih mudah disembunyikan.
Ini bukan pertama kalinya Korea Utara menguji SLBM. Namun ini adalah uji coba pertama dalam dua tahun. Waktunya tepat. Uji coba itu dilakukan hanya sebulan setelah Korea Selatan meluncurkan SLBM-nya sendiri. Dalam dua hari, Korea Selatan berusaha meluncurkan roket luar antariksa buatannya sendiri yang pertama.
Korea Selatan yang menampung sekitar 28.000 tentara AS, sedang membangun militernya sehingga bisa ambil bagian lebih banyak dalam pertahanannya sendiri. Bagaimanapun, Korea Utara memandang langkah itu sebagai provokatif.
Seorang pengamat, Park Won-gon yang berkantor di Seoul mengatakan, Korea Utara menggunakan peluncuran ujicoba Korea Selatan itu sebagai pembenaran untuk pengembangan nuklirnya sendiri.
Korea Utara dilarang melakukan kegiatan rudal balistik oleh serangkaian resolusi Dewan Keamanan PBB.
Jepang Protes Keras Uji Coba Rudal Korea Utara
Resolusi itu dibuat untuk menghukum Korea Utara karena program nuklirnya yang dilarang.
Dalam pandangan Korea Utara, resolusi itu merupakan contoh Amerika dan sekutunya yang menerapkan standar ganda.
Utusan AS untuk Korea Utara, Sung Kim, Senin (18/10), di Washington, mengulangi tawaran AS untuk melanjutkan pembicaraan yang bertujuan membuat kemajuan dalam denuklirisasi.
Dalam pidatonya pekan lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menolak tawaran AS dan mengatakan, tidak ada bukti bahwa Amerika telah membatalkan apa yang disebutnya sebagai kebijakan “bermusuhan”. [ps/jm]
Sumber: VOA
