Jakarta – Dalam survei nasional yang diselenggarakan Algoritma pada Desember 2022, ada 74 persen responden yang tidak tahu jadwal hari pencoblosan. Hanya sekitar delapan persen responden yang tepat menyebut tanggal pencoblosan dan sekitar 15 persen tahu bulan penyelenggaraan pemilu, tetapi tidak tahu tanggal tepatnya.
“Saya menyarankan, semua pihak yang berkepentingan dalam konteks pemilu bisa mengoptimalkan sosialisasi hari pemilu secara maksimal,” kata Aditya.
Upaya ini bisa dilakukan melalui sosialisasi melalui media perantara, seperti media sosial, ataupun sosialisasi langsung dalam pertemuan dengan masyarakat. Kerja sama dengan organisasi perempuan secara khusus juga bisa dijalin. Selain itu, penyertaan figur publik yang populer di kalangan perempuan juga bisa dilakukan.
Kualitas Diklaim Lebih Baik
Politisi senior Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menjamin perempuan yang terpilih duduk di parlemen, rata-rata memiliki kualitas baik.
“Sebenarnya ada data yang mengatakan, perempuan yang akhirnya terpilih, sebenarnya banyak yang lebih berkualitas dan mereka menggeser laki-laki yang medioker,” ujarnya.
Hetifah yang tiga periode menjabat sebagai anggota DPR ini bahkan meyakini, peningkatan persentase wakil rakyat perempuan akan memperbaiki kualitas parlemen.
“Kalau jumlah perempuan dari 20 persen naik menjadi 25 persen, dari sisi pendidikan maupun hal lain termasuk kompetensi, mereka akan menggeser laki-laki yang biasa-biasa saja, yang kurang bagus. Jadi berarti, kondisi parlemen secara keseluruhan pasti akan jadi lebih bagus, kalau lebih banyak perempuan yang masuk,” paparnya.
Politisi perempuan penting karena dia mewarnai kebijakan pemerintah. Dalam kajian-kajian terkait dampak pandemi misalnya, politisi perempuan memperjuangkan anggaran penanganan dari sudut pandang perempuan. Tren ini penting agar apa yang diprogramkan pemerintah bisa mencapai tujuan. Kondisi itu disebut Hetifah sebagai representasi yang lebih substantif.
“Mungkin masyarakat pun masih bertanya-tanya, kalau sekarang kita memilih lebih banyak perempuan, apakah kita akan yakin bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang berbeda secara substantif,” ujarnya mengomentasi kondisi yang ada.
Karena itulah, tantangan bagi politisi perempuan yang saat ini ada di parlemen adalah menghadirkan kebijakan yang benar-benar dirasakan perempuan sendiri.
Hetifah juga menyebut data di DPR, yang menyebut bahwa perempuan anggota DPR lebih rajin hadir dalam kegiatan lembaga itu. Selain itu, anggota DPR perempuan juga lebih sering mengunjungi konstituen di daerah pemilihan.
“Mereka juga banyak mengemukakan hal-hal yang menjadi kepentingan masyarakat dan khususnya kaum marginal dan kelompok perempuan sendiri. Mereka banyak mengusulkan legislasi ataupun budget yang berbasis gender tertentu, ataupun kelompok sosial tertentu yang membutuhkan,” urainya.
Sejumlah Masalah bagi Perempuan
Dalam diskusi ini, ada sejumlah persoalan yang butuh diselesaikan dalam kaitan perempuan dan pemilu. Pada tahap kampanye misalnya, Indonesia belum memiliki aturan kampanye yang bisa memidanakan tindak diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, misalnya ungkapan-ungkapan misoginis dalam kegiatan kampanye.
Masalah kedua adalah anak dalam kegiatan kampanye lapangan yang dilarang ikut. Sementara perempuan, di sisi lain harus mendampingi anak-anak mereka. Persoalan ini memang tidak sederhana, tetapi butuh penyelesaian agar perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk menyerap informasi politik melalui kampanye.
Politisasi agama juga masih mengemuka, misalnya menyebabkan banyak perempuan sulit menang dalam proses pilkada. Selain itu, perempuan juga menjadi target tindak politik uang.
Dalam tahap pencalonan, sejauh ini perhatian baru ada pada pemenuhan syarat pencalonan, belum sampai pada upaya keterpilihan. Memasukkan perempuan dalam daftar calon, lebih disebabkan untuk memenuhi syarat administratif. Tidak mengherankan jika partai menempatkan mayoritas caleg perempuan di nomor besar.
Pada tahap pemilihan, relasi kuasa juga menghambat perempuan untuk menentukan pilihan sendiri. Masih banyak perempuan memilih caleg, berdasarkan nama yang dipilih oleh suami atau pasangan mereka. Isu lain adalah kampanye perempuan memilih perempuan yang terus digaungkan selama ini belum memperoleh hasil. [ns/ah]
Sumber: VOA
