Ngabang, Landak News.Id – Plh. Sekda Landak Theresia Limawardani mengatakan mungkin bapak ibu sudah paham benar apa itu Forum Konsultasi Publik (FKP).
“Apa itu, sebenarnya cara kita untuk bersama sama. Dalam hal ini melibatkan berbagai stakeholder baik itu masyarakat, swasta bagian pendidikan. Dalam hal ini kampus dalam rangka kita merumuskan suatu kebijakan. Nah, untuk hari ini, khususnya pelayanan publik di bidang pertanian bukan begitu pak kadis ya. Nah, di bidang pertanian, makanya di sini saya lihat begitu banyak yang hadir di sini, jadi ini salah satu.Dari reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik,” kata Theresia Limawardani, mewakili Pj. Sekda Landak, saat membuka Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Landak. Selasa (28/11/23), di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahan Pangan Kabupaten Landak.
Acara FKP juga dihadir Akademisi, lembaga instansi pemerintah dan swasta, pengusaha, media masa, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, petani dan kelompok tani yang terkait dalam sektor pelayanan pangan pertanian, kelautan dan perikanan.
Dikatakannya, bagaimana pelayanan publik di bidang pertanian dapat kita tingkatkan, khususnya untuk masyarakat petani.
“Sebagai informasi bahwa hasil dari ini diharapkan mampu untuk memberikan implikasi dan peningkatan kesejahteraan.
Serta kemakmuran pada masyarakat kita. Ini, menjadi PR untuk kita bersama,” kata mantan Kepala Bappeda Landak ini.
Peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran kepada masyarakat Landak ini adalah Pekerjaan Rumah (PR) bagi kita bersama terutama Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak. Kita tahu bahwa produksi padi di Kabupaten Landak ini nomor 2 di Kalimantan Barat,” katanya.
Theresia Limawardani juga meminta kepada birokrat untuk merubah Mindset bukan lagi sebagai penguasa, tetapi sebagai pelayan masyarakat, bagai mana kita melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Kadistan Kabupaten Landak, Sahbirin, ST. MT menyampaikan dengan diadakannya kegiatan ini untuk menyelaraskan kebijakan dan kondisi penyelenggaraan pelayanan publik dengan ekspektasi masyarakat pengguna pelayanan publik dan meminimalisir dampak kebijakan yang berpotensi mengurangi hak dan kepentingan publik.
Selain itu, membentuk ekosistim partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan peran simpul di masyarakat dalam bekerjasama dengan penyelenggara pelayanan publik dalam upaya menghadirkan pelayanan publik yang prima.
Lebih lanjut, Dia menjelaskan, Optimalisasi data jejaring aspirasi, keluhan dan masukan dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik,” tutup Sahbirin.
Selesai acara pembukaan dilanjutkan pemberian penghargaan kepada penyelenggara dan pengguna layanan yang mempunyai dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik untuk pembangunan sektor pangan pertanian, kelautan dan perikanan. (One)
