PONTIANAK, Landak News – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si, memimpin kegiatan Entry dan Exit Meeting pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang berlangsung di Ruang Rapat Tengkawang, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Tim Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, John F. Rotinsulu beserta jajaran, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. H. Harisson, M.Kes., serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Wagub Krisantus menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK atas kerja keras dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, baik melalui telaah dokumen maupun pemeriksaan lapangan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPK atas kerja keras, dedikasi, serta profesionalisme dalam melaksanakan pemeriksaan. Kami memandang kegiatan ini bukan sekadar proses evaluatif, melainkan momentum pembelajaran dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan,” ujar Krisantus.
Ia menegaskan bahwa pemeriksaan yang dimulai pada pertengahan Oktober ini hendaknya dimaknai sebagai upaya pembenahan dan penguatan sistem, bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban formal. Menurutnya, setiap rekomendasi dari BPK merupakan refleksi penting untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah ke depan.
Wagub juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar merespons cepat setiap permintaan data, memastikan dokumen yang disampaikan telah diverifikasi, serta menghindari keterlambatan.
Selain itu, perangkat daerah yang menjadi lokasi atau tempat fasilitasi pemeriksa diminta untuk menyiapkan sarana penunjang seperti ruang kerja, akses data, dan administrasi dengan baik. Pendampingan di lapangan juga diminta dilakukan secara maksimal, baik dari sisi informasi, dokumen, maupun teknis.
“Saya percaya, kerja sama yang solid antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan BPK Perwakilan Kalimantan Barat akan semakin memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan,” ungkapnya.
Krisantus berharap, sinergi antara Pemprov Kalbar dan BPK dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan kepercayaan publik, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Ia juga menekankan agar setiap rekomendasi BPK menjadi prioritas utama untuk ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah. (r)
Apakah Anda ingin saya buatkan judul alternatif (misalnya versi media daring dan versi koran cetak)?
