JAKARTA, Landak News – Anggota Komisi XII dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr. (H.C) Drs. Cornelis, M.H., meminta pemerintah memastikan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi tidak semakin membebani masyarakat di tengah berbagai tekanan biaya hidup yang masih dirasakan saat ini.
Menurut Cornelis, pemerintah memang memiliki kewajiban menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional serta menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan harga minyak dunia. Namun, setiap keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan kondisi daya beli rakyat.
“Kenaikan harga BBM non-subsidi bukan hanya berdampak pada pengguna kendaraan pribadi. Efeknya dapat merambat ke biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu pemerintah harus benar-benar memperhitungkan dampaknya secara menyeluruh,” ujar Cornelis, di Komisi XII, Senayan, Jakarta pada Rabu (10/6/2026).
Politikus PDI Perjuangan sekaligus mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode tersebut meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka kepada publik mengenai dasar dan pertimbangan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan kebijakan yang diambil dapat dipahami secara baik.
Selain itu, Cornelis mendorong pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap kemungkinan dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM, khususnya terhadap inflasi, biaya logistik, serta harga barang dan jasa yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai kenaikan harga BBM memicu kenaikan biaya hidup yang lebih luas. Pemerintah harus hadir untuk memastikan stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” tegasnya.
Saat ditanyai mengenai keterkaitan KEM-PPKF 2027 dengan penyesuaian harga BBM Non-Subsidi ini, Cornelis menerangkan bahwa memang pemerintah saat ini sedang menyusun arah kebijakan pembangunan melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 yang mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.
Sebagai Anggota Banggar yang ikut membahas itu, tema tersebut harus menjadi pedoman utama dalam setiap pengambilan kebijakan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, sementara peningkatan kesejahteraan harus dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat.
“Jangan sampai demi mengejar target-target dalam KEM-PPKF 2027, rakyat justru menanggung beban yang semakin berat. Tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” harus dimaknai sebagai komitmen untuk menghadirkan pertumbuhan yang berpihak kepada rakyat dan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat, artinya permerintah harus mencari alternatif dan melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara yang lebih terukur, jangan terus-terusan membebani rakyat” katanya.
Sebelum menutup, Cornelis berpandangan bahwa kebijakan energi nasional harus mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pasokan energi, stabilitas ekonomi, dan perlindungan terhadap masyarakat.
“Kebijakan energi harus menjaga keberlanjutan pasokan, tetapi jangan sampai masyarakat yang menanggung beban secara berlebihan. Pertumbuhan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan pembangunan nasional harus kembali kepada rakyat sebagai penerima manfaat utama,” tutup Cornelis. (R)
