Ngabang, Landak News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak, Kalimantan Barat, tancap gas menangani tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Lebih dari 10.000 data ATS divalidasi melalui tim lintas sektoral agar penanganannya tepat sasaran.
Langkah ini dijalankan lewat program SIGAP yang diluncurkan pertengahan Juni lalu. Sasaran program tidak hanya anak di desa, tetapi juga ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Landak yang belum menuntaskan pendidikan dasar.
Bupati Landak Karolin Margret Natasa, menegaskan penanganan ATS harus dilakukan serius dan detail.
“Kategorinya harus jelas, apakah mereka drop out, lulus tapi tidak melanjutkan, atau tidak pernah sekolah sama sekali. Opsinya untuk tiap kategori itu apa, harus dibikin klasternya, termasuk klaster penanganannya, agar solusinya jelas,” tegas Karolin saat memimpin rapat di Kantor Bupati Landak, Rabu 22 Juli 2026.
Karolin juga menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) agar segera mengeksekusi rencana kerja menjadi program nyata di lapangan.
“Semua rencana program penanganan anak putus sekolah ini harus dibuat lebih konkret, lebih teknis, dan sampai pada solusi akhirnya. Jangan ada yang dibiarkan menggantung tanpa kepastian,” ujar Bupati perempuan pertama di Kabupaten Landak tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, Samsul Bahri, menyampaikan saat ini pihaknya sedang melakukan “jemput bola” ke kecamatan-kecamatan untuk memvalidasi data.
“Data awal anak putus sekolah kita ada 10.072 anak dengan rentang usia 7 hingga 21 tahun. Setelah proses validasi di tingkat SD, SMP, hingga desa, saat ini sekitar 2.118 anak sudah tervalidasi. Sisanya, sekitar 7.954 anak masih terus kami kejar validasinya,” ujar Samsul.
Untuk mempercepat validasi, Pemkab Landak telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh Kepala Desa dan Surat Keputusan Tim Bersama. Tim ini melibatkan Dinas Sosial, Dukcapil, Pemdes, hingga Kementerian Agama untuk menyinkronkan data.
Fakta menarik dari hasil validasi awal adalah ditemukannya 199 warga binaan Lapas Landak yang belum menamatkan pendidikan dasar.
Samsul menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Lapas untuk memasukkan warga binaan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
“Dari laporan Kepala Lapas, ada 199 orang yang belum tamat SD. Kami tawarkan mereka masuk dalam paket PKBM. Untuk 30 orang yang usianya masih di bawah 21 tahun, biayanya gratis karena ditanggung anggaran publik. Sementara untuk yang usianya di atas 21 tahun, kami tidak akan bebankan kepada peserta, melainkan akan kami carikan solusi melalui dana CSR,” jelas Samsul.
Bupati Karolin menyambut baik program ini dan meminta agar birokrasi tidak menghambat hak pendidikan warga binaan.
“Terkait program pendidikan untuk warga binaan ini, tolong dipastikan apakah perlu MoU secara tertulis atau cukup izin prinsip dari Kalapas. Yang terpenting, pendidikan bagi mereka bisa segera kita mulai,” pungkas Karolin.
Ke depan, Pemkab Landak juga akan mendorong setiap desa membentuk Tim Relawan Pendidikan. Tim ini bertugas menyosialisasikan pentingnya sekolah kepada orang tua, terutama keluarga yang kurang mendukung pendidikan anak.
Dengan pendekatan lintas sektoral dan data yang valid, Pemkab Landak berharap angka ATS bisa ditekan dan setiap anak di Landak mendapat akses pendidikan yang layak. (***)
