JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto kembali diincar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat dalam kasus Harun Masiku. Pemeriksaan Hasto itu berujung pada dugaan upaya pencopotan Hasto dari jabatannya di PDIP.
Dilansir dari Majalah Tempo edisi pekan ini, Anggota DPR dari PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan ada dugaan upaya penggantian sekretaris jenderal karena Hasto dianggap menghalangi komunikasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Sikap kritis kepada Jokowi dan keluarganya diduga juga membuat Hasto kembali terjerat dalam pemeriksaan untuk mengungkap kasus Harun Masiku. Dalam internal PDIP, ide mengganti sekretaris jenderal juga menguak. Deddy Sitorus menaruh kecurigaan adanya upaya menempatkan perwakilan Istana menjadi pengganti Hasto.
Berdasarkan temuan Tempo, sejumlah politikus PDIP menyebut tiga nama yang digadang-gadang berpeluang untuk menggantikan Hasto, yaitu Politikus PDIP Andi Wijayanto, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, dan Ketua Fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto.
Adapun Hasto menilai upaya untuk menggantikan posisinya merupakan langkah untuk memecah belah partai. Dia mengaku pernah ingin mundur dari jabatannya pada 2023 namun ditolak oleh Megawati.
KPK kembali membuka kasus Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan yang diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bisa menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu. Harun Masiku raib. KPK menuduh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyembunyikannya.
Pada 2020, KPK sebenarnya sudah hendak mencokok Hasto Kristiyanto yang berada di kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta Selatan. Namun, waktu itu PDIP masih menjadi partai penguasa. Alih-alih bisa menyeret Hasto, justru para penyidik KPK yang diinterogasi sejumlah polisi.
Sejak itu, perburuan Harun Masiku yang tiba-tiba lenyap mulai redup. Hasto Kristiyanto juga tak kunjung diperiksa. Pemilu 2024 mengubah peta politik. Presiden Joko Widodo, yang menjadi bos KPK setelah revisi UU KPK mengamputasi independensi lembaga ini pada 2019, bersimpang jalan dengan PDIP dalam pemilihan presiden. KPK pun unjuk gigi lagi mengusut Hasto Kristiyanto.
Sumber: Tempo
