JAKARTA (Reuters) — Badan Anggaran DPR RI pada Selasa (17/9) menyetujui peningkatan anggaran pada RAPBN 2025 untuk pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Meskipun ada peningkatan tersebut, defisit fiskal tetap dipertahankan pada 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menurut Ketua Badan Anggaran Said Abdullah.
Belanja yang disetujui itu mencapai Rp3.621,31 triliun untuk 2025 sekitar 6 persen lebih tinggi dari estimasi belanja 2024 sebesar Rp3.412,2 triliun.
Peningkatan anggaran ini dibuat untuk mengakomodasi pembiayaan program-program utama pemerintahan Prabowo, termasuk kebijakan makan siang gratis untuk para siswa, yang diperkirakan akan memerlukan biaya sebesar Rp71 triliun tahun depan. Prabowo memandang peningkatan belanja ini sebagai langkah penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Investor sebelumnya khawatir bahwa rencana kebijakan Prabowo itu dapat menyebabkan defisit melebar melampaui target 2,53%.
Anggaran yang diusulkan oleh pemerintah saat ini dan tim Prabowo itu, mengharapkan pendapatan naik menjadi Rp3.005,1 triliun, dibandingkan dengan angka 2024 sebesar Rp2.802,5 triliun, kata Said Abdullah.
Dengan perkiraan tersebut, defisit fiskal 2025 diproyeksikan sebesar 2,53 persen dari PDB dibandingkan dengan perkiraan 2,7 persen untuk tahun ini.
“Anggaran 2025 dirancang untuk mendukung transisi pemerintahan yang efektif,” kata Said Abdullah.
Anggaran tersebut mengasumsikan ekonomi akan tumbuh 5,2 persen tahun depan, sedikit di atas 5,1 persen dalam prospek tahun berjalan, sementara inflasi diperkirakan akan dipertahankan pada 2,5 persen untuk 2025.
Anggaran pertama Prabowo, yang berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan, menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.490,91 triliun pada 2025, meningkat 12,3 persen dari Rp2.218,4 triliun yang diperkirakan akan diperoleh tahun ini. Keputusan itu akan diputuskan dalam sidang paripurna. [ah/rs]
Sumber: VOAI
