NGABANG, LANDAKNEWS – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (ALPPIND) Provinsi Kalimantan Barat, Herawati, secara resmi mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ALPPIND Kabupaten Landak untuk masa bakti 2024-2029.
Acara pengukuhan berlangsun, Selasa (25/02/25) di Aula Pertemuan Dinas PUPR Kabupaten Landak.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Landak, perwakilan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Landak, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Landak, Dewan Pakar, Dewan Pengawas DPD ALPPIND, serta tamu undangan lainnya.
Ketua DPD ALPPIND Kabupaten Landak yang baru dikukuhkan, Siti Zahara, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut selama lima tahun ke depan.
Ia berharap kehadiran ALPPIND di Kabupaten Landak dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan perempuan.
“Banyak permasalahan yang terjadi di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Landak, seperti stunting, gizi buruk pada anak, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan pernikahan dini. Ini adalah permasalahan serius yang banyak dihadapi kaum perempuan,” ujar Siti Zahara.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa ALPPIND hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi perempuan. Ia berharap organisasi ini dapat menjadi wadah yang memperjuangkan hak-hak perempuan serta memberikan pendampingan dan perlindungan bagi mereka yang membutuhkan.
Di sisi lain, Ketua DPW ALPPIND Provinsi Kalimantan Barat, Herawati, juga menegaskan bahwa organisasi ini siap berkolaborasi dengan organisasi perempuan lainnya guna mencari solusi terbaik dalam mengatasi berbagai permasalahan perempuan di Kabupaten Landak.
“Titik fokus dalam menjalankan organisasi ini adalah ketahanan keluarga. Tidak mungkin kita membiarkan keluarga terombang-ambing atau berantakan. Oleh karena itu, ibu-ibu yang tergabung dalam ALPPIND harus menjadi contoh dalam membangun ketahanan keluarga yang kuat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa peran perempuan dalam keluarga sangatlah penting, sehingga ALPPIND akan berupaya memberikan edukasi dan pendampingan bagi kaum perempuan agar dapat lebih mandiri dan berdaya dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Landak, Samsyul Bahri, menjelaskan bahwa semua organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Landak berada di bawah binaan Kesbangpol.
“Organisasi masyarakat berkumpul dengan tujuan bersama. Minimal harus ada tiga orang untuk membentuk sebuah organisasi kemasyarakatan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki pilihan untuk melaporkan keberadaannya atau tidak.
Namun, bagi organisasi yang ingin melapor ke pemerintah, mereka harus melengkapi berbagai administrasi seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), akta notaris, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (AHU).
“Bagi organisasi yang ingin melapor ke Kesbangpol, mereka harus menyampaikan di mana sekretariatnya serta keberadaannya di Kabupaten Landak,” jelasnya.
Dengan dikukuhkannya DPD ALPPIND Kabupaten Landak, diharapkan organisasi ini dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan di wilayah tersebut.(One)
