DEPOK, Landak News – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) bertemakan “Bersinergi Memetakan Interdependensi dalam rangka Memperkuat Keamanan Siber Infrastruktur Informasi Vital Nasional” di Auditorium Roebiono Kertopati Kantor BSSN Sawangan, Depok, Jawa Barat, Kamis ( 24/09/25).
Acara dibuka oleh Kepala BSSN Nugroho S. Budi yang dihadiri oleh 125 peserta berasal dari K/L Pembina Sektor IIV yakni Sektor Keuangan, Energi, Pangan, TIK, Transportasi, Kesehatan, Pertahanan, dan Administrasi Pemerintahan.
Dalam sambutannya Kepala BSSN mengapresiasi perwakilan K/L dan organisasi sektor IIV yang hadir.
“Kehadiran Bapak/Ibu merupakan wujud nyata upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam rangka memperkuat keamanan siber IIV nasional,” ucapnya.
Sementera itu, Asdep Hubungan Luar Negeri, Komunikasi, dan Digital Kementerian Sekretariat Negara Johar Arifin menyampaikan sinergi antar sektor harus ditingkatkan untuk mencegah insiden siber. K/L perlu segera menyusun strategi mitigasi ancaman siber terhadap infrastruktur dan sektor vital tersebut untuk memastikan bahwa potensi dampak yang berjenjang (cascading effect) akibat saling ketergantungan dapat diantisipasi secara efektif.
Sedangkan Wakil Menko Polkam Lodewijk F. Paulus memberikan arahan kepada peserta agar kegiatan ini dapat menghasilkan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. K/L perlu mendorong terwujudnya kolaborasi publik-privat yang efektif dan terintegrasi. Kolaborasi tersebut diselenggarakan salah satunya dengan mekanisme pertukaran informasi yang relevan, termasuk informasi intelijen siber, untuk mendukung respons dini dan mitigasi insiden siber.
Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyampaikan komitmen Komisi I DPR yang menekankan bahwa Implementasi Perpres 82/2022 harus dipercepat dan tidak boleh berhenti di atas kertas.
“Perlu aksi nyata: pembentukan tim tanggap insiden siber (TTIS) di setiap sektor, Perlindungan IIV perlu dijadikan prioritas untuk mendapat dukungan anggaran dalam menindaklanjuti implementasi pelindungan IIV,” ujarnya. (R)
